Terkait Persoalan Adat di Indonesia, Menteri Urusan Adat Perlu Dibentuk - Beritabali.com

Hukrim

Terkait Persoalan Adat di Indonesia, Menteri Urusan Adat Perlu Dibentuk

Senin, 04 Februari 2019 | 14:00 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Indonesia dipandang perlu memiliki Menteri adat mengingat adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Istana terkait permasalahan berkaitan dengan adat.

Pilihan Redaksi

  • Gubernur Koster Dorong Perekonomian Berbasis Desa Adat
  • Perubahan Nama LPD Menjadi Labda Pacingkreman Desa Diajukan ke Perda Desa Adat
  • Pawai Ogoh-Ogoh di Karangasem Diminta Tak Keluar Batas Desa Adat
  •  
    Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya mengatakan masalah adat natinya akan diselesaikan dengan orang adat agar pemerintah nantinya tinggal masuk didalamnya. Dengan demikian, menurutnya Indonesia akan menjadi lebih aman dan terkait adat akan ada payung hukumnya juga.
     
    "Gagasan akan ada Menteri adat di Indonesia karena melihat selama pengamatan saya di istana. Pengaduan dari masarakat dari Papua sampai ke Aceh, sangat banyak mulai dari masalah wilayah, hak kepemilikan dan lain-lainnya. Maka, melihat hal tersebut dipandang perlu ada Menteri adat seh

    Pilihan Redaksi

  • Ucapan Imlek "Gong Xi Fa Cai" Ternyata Keliru
  • Film Orang Kaya Baru: Duit Sedikit Cukup, Banyak Tidak Cukup
  • 17 Kepala Desa Wedanan Jawa Timur Penasaran Aplikasi Smart Desa Duda Timur
  • ingga masalah adat nantinya akan diselesaikan dengan orang adat," jelasnya.
     
    Dirinya melanjutkan, selain jika dilihat Indonesia sebelum medeka, pertama tentu ada adat terlebih dahulu. "Adat tersebut yang memunculkan bahasa, seperti adanya larangan-larangan tertentu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sudah ada dalam aturan adat, jadi sama bahasanya," ujarnya.
     
    Dikatakannya Indonesia harus memiliki tiga tugu penting, yaitu Adat, Agama dan Pemerintah. "Ya, tentu adat dan agama ini nantinya akan dijadikan mitra Pemerintah dan akan ada payung-payung hukumnya serta adanya pembinaan-pembinaan akan dilakukan, tentunya tetap dengan pendampingan," paparnya.
     
    Ia menyebutkan pada tangaal 24 hingga 25 Februari 2019 nanti akan dilakukan musyawarah besar di Papua dengan melibatkan perserikatan adat nusantara, diikuti oleh 34 provinsi. Melalui musayawarah tersebut diharapkan Indonesia akan menjadi aman. (bbn/aga/rob) 

    Penulis : Agung Gede Agung

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Persoalan Adat Menteri Adat


    The Best Cargo Company in Bali | Air and Sea Shipping in Bali

    We are Your Experienced and Reliable Freight Forwarding Partner in Bali. Bali Cargo, Bali Freight Forwarder, Bali Shipping. Worldwide Cargo Logistics and Freight Forwarder in Bali, Air Freight Services, Sea Freight Services. Contact us Today 0811388874



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV