Wagub Cok Ace Sampaikan Alasan Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2016 - Beritabali.com

Informasi

Wagub Cok Ace Sampaikan Alasan Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2016

Rabu, 29 Mei 2019 | 22:50 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2006 yang dipakai acuan penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu  dicabut. 

Pilihan Redaksi

  • Wagub Cok Ce Ajak Insan Pariwisata Peduli Isu Lingkungan
  • Wagub Cok Ace Minta HILLSI Bali Sediakan Tenaga Kerja Sesuai Keinginan Pasar
  • Wagub Cok Ace Harap Pengusaha Muda di Bali Semakin Menjamur
  •  
    Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Bali dengan agenda Penyampaian penjelasan Dewan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Rabu (29/5).
     
    Tiga peraturan pelaksanaan itu adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sebagai dasar hukum penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai dasar hukum penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan Peraturan

    Pilihan Redaksi

  • Jaksa Tuntut 2 Pencuri Keprok Kaca Berkedok Nasabah 2,5 Tahun
  • Mudik Lebaran 2019, Pelindo III Siapkan 9 Terminal Penumpang
  • Rai Mantra Lantik 35 Pejabat Eselon II, III dan IV Pemkot Denpasar
  • Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Pasal 56 mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
     
    Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Wakil Gubernur Bali yang akrab disapa Cok Ace mengatakan hal ini akan dibicarakan, namun secara prinsip setuju terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. “Saya setuju apapun yang niatannya untuk kesejahteraan masyarakat, kalau ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama kita benahi bersama,” katanya.
     
    Sebelumnya juga dilakukan Rapat Paripurna ke-6 DPRD Bali dengan agenda Penyampaian Tanggapan Dewan Terhadap Pendapat Gubernur atas Raperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (bbn/humasbali/rob)

    Penulis : Humas Provinsi Bali

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Wagub Cok Ace Rapat Paripurna DPRD Bali


    Bali Tour Company | Bali Day Tours Packages | Bali Tours Activities

    Best online Bali Tour Company Service for your holiday in Bali Islands by offer special Bali Day Tours Packages, Bali Activities Tour with Professional Bali Tours. Contact us Today 082340081861



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV