Dewan NTB Ketok Palu Perda Tak Bermasker Denda Rp500 Ribu - Beritabali.com

Informasi

Dewan NTB Ketok Palu Perda Tak Bermasker Denda Rp500 Ribu

Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:00 WITA
Perda, sanksi, NTB, masker

beritabali/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, NTB.
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah 'ketok palu', terhadap Rancangan Perda (Raperda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2020. 

Pilihan Redaksi

  • Herman Cain, Politisi AS Tolak Pakai Masker Meninggal Kena Corona
  • 5 Pemuda Dihukum "Push Up" Karena Berkerumun dan Tidak Pakai Masker
  • Dalam Perda ini tercantum bab khusus yang mengatur terkait sanksi administratif denda hingga 500 ribu bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum atau di lokasi keramaian. Penerapan Perda yang cukup urgen ini paling lambat pertengahan Agustus, karena Biro Hukum Setda NTB sudah 'potong kompas' mengirim drafnya ke Kemendagri untuk dilakukan fasilitasi.
    Kepala Sat Pol PP Provinsi NTB, Drs Tri Budi Prayitno M Si mengatakan nantinya pengenaan sanksi 500 ribu akan terlaksana secara langsung pada saat operasi penertiban oleh Sat Pol PP bersama Dinas terkait. Perda ini nantinya akan berlaku di seluruh wilayah NTB.
    "Seperti yang pernah disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, bahwa penegakan Perda khususnya yang terkait sanksi ini adalah benteng terakhir dalam memutus mata rantai penularan pandemi Covir-19," kata Tri Budi Prayitno, Senin (3/8). 
    Tri Budi Prayitno mengungkapkan, berbagai upaya yang dilakukan selama ini menjadi relatif tak berguna bilamana disiplin penerapan protokol kesehatan diabaikan oleh masyarakat. 
    Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2020  ditetapkan pada rapat paripurna keempat DPRD Provinsi NTB, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi, Senin (3/8) pukul 20.00 WITA. 
    Sebelumnya Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani SH MH mengatakan setelah Raperda ditetapkan, Pemprov selanjutnya akan mengirimkannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan fasilitasi. 
    Ruslan mengatakan fasilitasi di Kemendagri paling lama 15 hari. Namun Ruslan mengatakan hasil fasilitasi tersebut kemungkinan akan cepat keluar. Karena sejak jauh hari sudah dilakukan koordinasi dengan Kemendagri. Apa yang menjadi hasil fasilitasi Kemendagri harus ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB.
    "Setelah hasil fasilitasi dari Kemendagri ditindaklanjuti, maka kita diberikan nomor register Perda sesuai Permendagri No 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum," jelas Ruslan.
    Selain denda 500 ribu bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum atau keramaian, juga ada sanksi pidana kurungan selama enam bulan atau denda Rp 50 juta bagi dunia usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

    Penulis : Humas NTB

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Perda Sanksi NTB Masker


    Tetap Produktif di Rumah dengan Biznet

    Tetap Produktif di Rumah dengan Biznet. Promo Instalasi hanya Rp. 100.000. Kontak : 082236906863, 085738119233



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV