“Mendingan secara merata tidak ada hibah. Semua hibah diarahkan pada pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Ketua Fraksi Golkar di DPRD Tabanan I Made Asta Dharma seusai rapat.
Golkar merekomendasikan beberapa hal dalam RAPBD Tabanan 2021 yang menjadi skala prioritas bidang kesehatan seperti, anggaran untuk pembayaran PBI BPJS KIS. Jangan sampai ada pemutusan sepihak. Apalagi ada kenaikan tarif.
Kemudian bidang pendidikan segera segera diadakan pembelajaran tatap muka. Sehingga perlu anggaran protokol kesehatan dan bidang infrastruktur soal yang jalan yang harus segera diperbaiki. Termasuk masalah musibah bencana alam yang belum tertangani.
“Melihat hal demikian yang tidak kejelasan RAPBD Tabanan tahun 2021 dan peruntukkannya. Tegas kami menolak,” ujarnya.
Disinggung soal Pilkada, apakah memiliki kaitan dengan pembagian hibah yang tidak rata ini, Asta Dharma enggan menanggapi soal itu.
Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Ida Ayu Ketut Candrawati mengungkapkan, justru dua fraksi yakni Nasdem dan Golkar tak diminta untuk mengajukan proposal hibah. Sedangkan, fraksi lain justru diminta mengajukan proposal tersebut.
"Jujur saja ya, kami dari awal semua anggota di luar fraksi kami dan golkar diminta mengajukan proposal oleh sekretariat dewan, sedangkan kami tidak. Kita langsung mempertanyakan lewat Sekwan, namun kami diminta berurusan dengan eksekutif yakni Bupati," ujarnya.
Dia menegaskan, semua anggota lainnya selain Fraksi Golkar dan Nasdem memperoleh bagian dana hibah tersebut. Menurutnya, pembagian tersebut seharusnya diberikan secara merata di seluruh fraksi. Dia menyebutkan, pengalaman APBD tahun lalu PDIP dapat Rp 800 Juta hingga Rp 1 Miliar, sedangkan pihaknya hanya Rp 150 Juta.
"Seharusnya semua merata agar tidak pilih kasih," tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga berkilah, pada rancangan APBD 2021 anggota DPRD tidak memiliki hibah.
Hibah itu disebutkan oleh politisi asal desa Sudimara ini merupakan kewenangan Bupati yang mengakomodir kepentingan masyarakat.
“Kami tidak punya hibah, sekalipun ada masyarakat yang mempunyai aspirasi, dewan hanya memfasilitasi. Silahkan berkoordinasi dengan bupati," ujarnya
