Hukrim

3 Oknum Hakim PN Gianyar Dilaporkan

Senin, 13 September 2021 | 16:30 WITA
3 Oknum Hakim PN Gianyar Dilaporkan

beritabali/ist/3 Oknum Hakim PN Gianyar Dilaporkan.

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Tiga majelis Hakim pengadilan negeri Gianyar, dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim.  Laporan tersebut ditujukan kepada komisi yudisial RI dan badan pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Laporan itu dilayangkan tertanggal 10 September 2021, dalam perkara Nomor ; 62/Pid.B/2021/PN.Gin. dengan terdakwa warga negara asing, bernama Jhon Winkel.
Dimana pria asal Belanda ini dijerat kasus penggelapan dan divonis hukuman oleh Majelis Hakim PN Gianyar dengan hukuman pidana penjara selama 16 bulan (1 tahun 4 bulan). Dilaporkannya majelis hakim yang menangani 'Bule Londo' lantaran pihaknya tidak mendapatkan adanya hak atau kesempatan di mata hukum untuk pengajuan bukti-bukti pembenaran sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman.
I Wayan ‘Gendo’ Suardana,SH (Gendo Low Office) sebagai kuasa hukum terdakwa, melaporkan ketiga hakim ini atas dasar dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada perkara yang dihadapi kliennya. Dikatakan Gendo bahwa kliennya telah diputus, pada 16 Agustus 2021 lalu. 
Dimana ketiga Majelis Hakim yang dilaporkannya berinisial Putu GH selaku ketua majelis hakim dan dua hakim anggota yaitu EHP dan Nyoman AH.
"Kami menemukan tindakan majelis hakim yang tidak adil dan bijaksana. Seolah-olah ini pengadilan sesat," ujar Wayan Gendo Suardana saat gelar konferensi pers di Denpasar, Senin (13/9/2021).
Dijelaskannya bahwa laporan dilakukan mengingat tindakan hakim saat persidangan bertindak tidak adil, bertindak tidak arif dan bijaksana, bertindak tidak profesional saat memeriksa, dalam mengadili dan memutus perkara Kliennya.
Dibeberkan Gendo, bahwa kliennya atau terdakwa bernama John Winkel merupakan seorang Direktur Utama sekaligus pemegang saham (pendiri) di perusahaan PT. Mitra Prodin. Ia juga pendiri perusahaan bergerak di bidang kertas rokok. Namun kini ia dilaporkan oleh komisaris di perusahaan tersebut, yakni Antony Rhodes.
"Kasus ini sejatinya terkait hutang piutang (kasbon) yang terjadi tahun 2016-2019. Namun, kemudian berujung pada pelaporan di kepolisian hingga di meja hijaukan sejak awal tahun 2021 di PN Gianyar," kata Gendo.
Pengamatannya, mulai dari proses sidang hingga putusan pada 16 Agustus 2021 lalu banyak hal yang mencederai asas-asas hukum dan ketentuan hukum acara pidana. Terutama dalam proses pembuktian; pemeriksaan bukti-bukti dan saksi. Pertama, terkait status kewarganegaraan pelapor. Dimana, pihak GLO mendapatkan dokumen bahwa pelapor diduga berkewarganegaraan ganda
Halaman :

TAGS : Pengadilan Negeri Gianyar Kode Etik Nota Keberatan Pledoi Komnas HAM RI Majelis Hakim Berita Bali Berita Bahasa Bali Berita Berbahasa Bali Berita Bali Terkini Berita Bali Hari Ini Beritabali Informasi Bali


Beritabangli.com - Media Online Bangli Bali Terkini

Menyajikan Berita Politik, Seksologi, Hukum, Kriminal, Wisata, Budaya, Tokoh, Ekonomi, Bisnis, Pendidikan di Bangli, Bali, Nasional dan Dunia.



News Lainnya :


Berita Lainnya

Trending News

Berita Denpasar Terkini

Lihat Semua

Berita Bali TV