News

Kasus Sertifikat Tanah Desa Adat Jro Kuta Pejeng Berakhir Damai

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:55 WITA
Kasus Sertifikat Tanah Desa Adat Jro Kuta Pejeng Berakhir Damai

beritabali/ist/Kasus Sertifikat Tanah Desa Adat Jro Kuta Pejeng Berakhir Damai.

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, GIANYAR.
Konflik antara Bendesa Adat Jro Kuta Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar dengan krama terkait penyertifikatan tanah teba melalui program PTSL di wilayah desa tersebut, akhirnya berakhir damai.
Hal ini setelah terjadi Penandatanganan kesepakatan damai disaksikan langsung Bupati Gianyar Made Mahayastra di halaman belakang kantor Bupati Gianyar, Jumat (22/10).  
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta, Kapolres Gianyar, AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, Dandim 1616/Gianyar Letkol Inf Hendra Cipta, S.Sos., Sekda Kabupaten Gianyar, Ir I Made Gede Wisnu Wijaya.
Bupati Mahayastra pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada warga Desa Adat Jero Kuta, Desa Pejeng karena telah berkorban untuk Gianyar dan khususnya untuk Desa Pejeng. 
"Hari ini adalah kemenangan kita semua. Hari yang sangat luar biasa. Semua disini berkorban untuk Gianyar. Semua disini mengalah secara pikiran, material, waktu, tenaga, emosi. Semua hanya satu kata untuk Gianyar dan untuk Pejeng,” kata Mahayastra.
Mahayastra juga meyakini penyelesaian masalah ini dengan cara damai ini akan menjadi percontohan. Karena tak menutup kemungkinan, permasalahan serupa juga akan terjadi di desa-desa lain di Gianyar maupun luar Gianyar. 
“Ciri orang besar adalah orang yang bisa memaafkan orang. Orang yang besar bisa mengoreksi dirinya dan itu sudah kita lakukan. Kita semua ini adalah orang besar,” kata Bupati Mahayastra disambut tepuk tangan warga.
Ada sejumlah poin yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian itu. Pertama; Kedua belah pihak sepakat untuk tanah sikut satak disertifikatkan atas nama Desa Adat Jero Kuta Pejeng. 
Kedua; Kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan sertifikat tanah teba yang menjadi obyek sengketa, sehingga status tanah tersebut kembali seperti semula tidak bersertifikat (dinolkan). 
Ketiga; Apabila ada warga yang menginginkan pengajuan sertifikat terhadap tanah sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua) di atas, sepanjang memiliki bukti-bukti kepemilikan alas hak yang jelas dan sah, maka Prajuru Adat maupun Prajuru Dinas (Perbekel dan Kelian Dinas/Kaur Kewilayahan) tidak boleh menghalangi serta wajib memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Halaman :

TAGS : Berita Bali Berita Bahasa Bali Berita Berbahasa Bali Berita Bali Terkini Berita Bali Hari Ini Beritabali Informasi Bali


Ingin produk atau jasa Anda muncul di setiap akhir berita?

Ingin produk atau jasa Anda muncul di setiap akhir berita? Hubungi DIVISI BISNIS Beritabali.com



News Lainnya :


Berita Lainnya

Trending News

Berita Gianyar Terkini

Lihat Semua

Berita Bali TV