Beritabali.com, NASIONAL. Hasil riset kolaborasi yang dilakukan LP3ES, Universitas Diponegoro, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Islam Indonesia dan Drone Emprit mengungkap hal yang mengejutkan.
Terungkap pasukan siber atau
cyber troops ternyata menjadi alat bagi para elite politik dan elite ekonomi di Indonesia sebagai alat untuk memanipulasi opini publik di media sosial (medsos) guna melancarkan pelbagai kepentingan mereka masing-masing.
Riset ini dilakukan dengan mewawancarai 78 orang 'buzzer' atau pendengung selama dua tahun belakangan ini.
"Ada semacam elite politik dan elite ekonomi dan juga seorang dari circle pemerintah yang menggunakan cyber troop. Dan itu bisa muncul dari pemerintah dari parpol. Jadi macam-macam orang yang menggunakan cyber troop untuk membela kepentingan mereka," kata peneliti KITLV, Ward Berenschot saat memaparkan hasil risetnya, Senin (1/11) dikutip dari cnnindonesia.com.
Ward menegaskan bahwa pasukan siber di medsos merupakan ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Ia menilai elite politik kerap menggunakan pasukan siber untuk menangkal kritik dan meningkatkan penerimaan publik terhadap kepentingannya.
Sementara itu, kata dia, para
elite ekonomi menggunakannya untuk meraih dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah yang pro terhadap mereka di media sosial. Seperti upaya revisi UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK yang ramai belakangan ini.
"Cyber troops melemahkan debat publik di Indonesia. Mereka menyebarkan info yang tak baik dan berhasil meraih simpati publik yang tak penting, seperti isu KPK dan Taliban," ucapnya.
