News

Aturan Baru KTP: Nama Tak Boleh 1 Kata & Tanpa Gelar

Rabu, 25 Mei 2022 | 15:00 WITA
Aturan Baru KTP: Nama Tak Boleh 1 Kata & Tanpa Gelar

bbn/News.Detik.com/Aturan Baru KTP: Nama Tak Boleh 1 Kata & Tanpa Gelar

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, NASIONAL.
Pemerintah tiba-tiba mengeluarkan aturan terbaru mengenai pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Kini, minimal nama seseorang dalam KTP adalah dua kata.
Ketentuan terbaru ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 73/2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 11 April 2022.
Mengutip salinan aturan tersebut, Senin (23/5/2022), aturan ini terbit karena pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi pemenuhan.
Dokumen kependudukan yang dimaksud adalah biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.
Pencatatan nama dalam dokumen kependudukan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir
- Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi
- Jumlah kata paling sedikit 2 kata
"Dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 4 ayat (3)
Sementara itu, tata cara pencatatan nama pada dokumen meliputi sebagai berikut:
- Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia
- Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan
- Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.
Dalam aturan ini, juga dilarang beberapa ketentuan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan, yakni:
- Disingkat, kecuali tidak diartikan lain
- Menggunakan angka dan tanda baca, dan
- Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil
Aturan ini ditetapkan pada 11 April, dan diundangkan pada 21 April 2022. (Sumber: CNBC Indonesia)

Penulis : Media Network

Editor : Indah Akhsana


TAGS : Berita Bali Berita Bahasa Bali Berita Berbahasa Bali Berita Bali Terkini Berita Bali Hari Ini Beritabali Informasi Bali


Beritabali.TV - Berita Video Terkini dari Bali

Website Berita Video Terkini dari Bali yang Membahas seputaran Kuliner, Travel, Bisnis dan Semeton.



News Lainnya :


Berita Lainnya

Trending News

Berita Bali TV